Kapolres Aceh Singkil Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng Kabupaten Aceh Singkil

Tribratanewsacehsingkil.com – Aceh Singkil, Setelah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, menggelar vicon menyampaikan sejumlah paparan ke seluruh jajaran Polda terkait pengawasan terhadap kelangkaan minyak goreng baik di pasar modern maupun pasar tradisional pada senin kemarin(14/03/2022), Kapolres Aceh Singkil lakukan sidak ketersediaan stok minyak goreng di sejumlah swalayan/grosir Kecamatan Gunung Meriah, Kamis(17/03/2022).

 

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Aceh Singkil AKBP Iin Maryudi Helman ,S.I.K didampingi oleh Kadis Perindagkop/UKM Faisal S.Pd, Kabid perdagangan Ali Hasmi SE., M.Si, Kabid komsumsi dan keamanan pangan Liakuanto Boang Manalu SE, Kasi ketersediaan dan distribusi pangan Solidar SP, dan sejumlah PJU polres Aceh Singkil.


Kapolres Aceh Singkil AKBP Iin Maryudi Helman,S.I.K mengatakan “ Dalam kegiatan ini kita menindaklanjuti intruksi presiden dan Kapolri terkait pemberitaan kelangkaan minyak goreng, bersama dinas terkait kami mengecek kelapangan  dan alhamdulilah untuk saat ini diwilayah Kabupaten Aceh Singkil untuk stok dan persediaan minyak goreng tercukupi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.” Ujar Kapolres.

 

Dari hasil pendataan tersebut, tidak terjadi kelangkaan ataupun penimbunan minyak goreng di pasar. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil tidak ada kenaikan harga, namun harga bervariasi dipengaruhi harga jual diswalayan/grosir yang berbeda – beda. Harga minyak goreng yang dijual masih standar harga yang telah ditetapkan pemerintah.


Kapolres Aceh Singkil AKBP Iin Maryudi Helman, S.I.K memperingatkan akan menindak tegas bagi para pelaku usaha yang menimbun dan menghambat distribusi minyak goreng.

 

Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 1 Sub 3 (E) dan Pasal 6 Ayat 1 (B) UU Darurat RI No 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 06 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, dan Pasal 107 Undang-Undang Repbulik Indonesia No 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan “Pelaku usaha yang menyimpang barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak gara, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).(DON)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.